Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, 11 Juni 2026. Raker yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2027.   Dalam rapat tersebut, Lasarus menyampaikan sejumlah catatan strategis, antara lain penguatan konektivitas nasional, optimalisasi pemanfaatan bendungan melalui pembangunan jaringan irigasi, keberlanjutan program Instruksi Jalan Daerah (IJD), dukungan terhadap ketahanan pangan, serta penguatan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).   Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran Kementerian PU Tahun 2027 mencapai Rp219,81 triliun. Namun, berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian PU memperoleh alokasi sebesar Rp98,47 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun.   Menurut Dody, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan dan jembatan, layanan air minum dan sanitasi, penanganan bencana, serta berbagai program infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar masyarakat.   Dody juga menegaskan pentingnya Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Pada Tahun 2027, kebutuhan anggaran IBM mencapai Rp6,32 triliun untuk 16.026 lokasi, sementara pagu yang tersedia baru mampu mengakomodasi sekitar 4.127 lokasi. Program yang mencakup P3-TGAI, Pamsimas, Sanimas, dan pembangunan jembatan gantung tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.   Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan IBM dan mendorong agar program tersebut menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian PU Tahun 2027. DPR juga menyoroti kebutuhan pendanaan penanganan pascabencana di Sumatera sebesar Rp10,47 triliun atau sekitar 11 persen dari pagu indikatif Kementerian PU, serta mendorong optimalisasi program IJD, pembangunan jaringan irigasi, dan pelibatan kontraktor daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.   Selain itu, Komisi V DPR RI mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, khususnya di Papua yang mencakup 26 dari 30 daerah tertinggal prioritas nasional.   Pada akhir rapat, Komisi V DPR RI menerima pagu indikatif Kementerian PU Tahun 2027 sebesar Rp98,47 triliun serta menyatakan dukungan terhadap upaya Kementerian PU memperjuangkan tambahan anggaran guna memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp121,34 triliun untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur Tahun 2027.   Turut hadir mendampingi Menteri PU dalam raker tersebut Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU. (Tasya)  

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mendampingi Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026. Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2026 (hingga Mei 2026) serta Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025.   Dalam pembukaan rapat tersebut, Lasarus mengapresiasi komitmen jajaran Kementerian PU yang aktif memonitor langsung proyek di lapangan. Namun, legislatif juga memberikan catatan kritis mengenai pentingnya perbaikan perencanaan dan tata kelola penganggaran ke depan.   Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan antara lain mitigasi dampak dinamika fiskal global terhadap harga material konstruksi, keberlanjutan program Instruksi Jalan Daerah (IJD) dengan skema Multi-Years Contract (MYC), optimalisasi bendungan agar segera terkoneksi dengan jaringan irigasi dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta penertiban tata kelola pembayaran dari BUMN konstruksi kepada subkontraktor lokal.   Menanggapi hal tersebut, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Kementerian PU terus melakukan akselerasi program melalui penguatan pengendalian mutu (quality assurance/quality control) dan penajaman prioritas secara akuntabel.   Dody memaparkan, akibat kebijakan penajaman belanja oleh Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi situasi geopolitik dan kurs, Pagu DIPA Kementerian PU TA 2026 disesuaikan dari semula Rp118,50 triliun menjadi Rp106,71 triliun.   “Hingga 31 Mei 2026, realisasi keuangan Kementerian PU telah mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen, dengan realisasi fisik sebesar 35,71 persen. Kami berkomitmen mengawal proyek strategis yang ditargetkan dapat selesai pada Juli 2026 serta program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Dody.   Terkait hasil pemeriksaan BPK RI, Kementerian PU berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2024. Adapun terhadap 327 rekomendasi BPK RI pada Hapsem I dan II Tahun 2025, Kementerian PU menegaskan seluruhnya telah ditindaklanjuti secara penuh (100%) dan saat ini sedang dalam proses verifikasi akhir oleh BPK dan Inspektorat Jenderal.   Turut hadir mendampingi Menteri PU dalam raker tersebut Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU.(Tasya/Zim)